UU BHP Memperbaiki Kualitas Pendidikan??

Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang telah disahkan DPR pada tanggal 17 Desember 2008, masih mengundang berbagai kontroversi. BHP yang menempatkan satuan pendidikan sebagai unit yang otonom, dinilai hanya sebagai bentuk lepas tangan negara atas pembiayaan pendidikan nasional.

Disebutkan bahwa UU BHP menjamin bahwa peserta didik hanya membayar biaya pendidikan maksimal 1/3 dari biaya operasional satu satuan pendidikan, dan itu bukan biaya investasi. Namun, hal itu juga sulit untuk diterapkan oleh berbagai satuan pendidikan, khususnya perguruan tinggi yang selama ini bergantung pada pendanaan dari peserta didik, bahkan sampai 90%.

Yang membuat semakin sulitnya untuk mencari dana adalah UU BHP menyebutkan bahwa pendidikan itu nirlaba. Hal inilah yang menyebabkan beberapa perguruan tinggi berlomba mencari dana sebanyak-banyaknya melalui penerimaan mahasiswa baru dengan berbagai jalur masuk.

Kenyataan tersebut justru memberi peluang bagi calon mahasiswa yang memiliki kemampuan rendah tapi mampu secara finansial, untuk mengambil kursi mahasiswa lain yang berkualitas tinggi namun kurang mampu. Padahal, satuan pendidikan BHP wajib menerima mahasiswa berpotensi akademik tinggi serta kurang mampu paling sedikit 20% dari seluru mahasiswa baru dan juga menyediakan minimal 20% beasiswa bagi mereka. Dengan begitu, tentunya persentase mahasiswa kurang mampu tapi berpotensi tinggi yang masuk perguruan tinggi menjadi berkurang. Dan menyebabkan hilangnya beberapa sumber daya manusia yang berpotensi.

Masih mengenai masalah pendanaan, mekanismenya tidak hanya diatur dalam UU BHP saja, namun juga tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Menurut PP no.48 tahun 2008 menjelaskan secara terperinci sumber-sumber dana yang dapat digunakan oleh BHP. Salah satunya adalah dari pihak asing. Sedangkan pada Perpres No.77/2007 disebutkan bahwa jenis badan usaha yang dapat dimasuki modal asing adalah pendidikan, dengan persentase sampai 49%.

Hal ini, secara tidak langsung telah memberikan wewenang pada pihak asing untuk mendanai pendidikan dan juga pemerintah telah melancarkan jalan pihak asing untuk mengambil alih otoritas pendidikan di Indonesia. Semuanya menjadi ironis bahwa berbagai kontroversi ini muncul justru saat masyarakat menganggap pemerintah perlahan-lahan lepas tangan dari pendanaan pendidikan. Menilik semua hal yang terjadi, UU BHP sepertinya masih perlu berbagai ketegasan pengaturan didalamnya yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Akankah pendidikan kita hanya untuk mencari keuntungan material semata?? (noem)

Hannum Masayu Rahmawati (070810676)

One response to this post.

  1. Info yang sangat menarik, trim’s. Memang ada positif dan negatif untuk tiap keputusan, tergantung sikap kita saja….

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: